Event belanja online akbar, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2015 memang telah usia. Namun ternyata event tahunan yang diselenggarakan banyak #ecommerce lokal tersebut masih meninggalkan beberapa catatan miring terkait beberapa detil penyelenggaraannya.
Seperti yang telah kita bahas bersama dalam artikel sebelumnya, event Harbolnas 2015 sempat heboh lantaran munculnya masalah diskon fiktif dan permainan harga yang dilakukan oleh beberapa merchant nakal. Memanfaatkan momen kalapnya netizen yang ingin berburu barang idaman secara online, para penjual online yang memanfaatkan beberapa layanan ecommerce besar tersebut banyak yang mencantumkan baik harga atau diskon yang tidak masuk akal atau sengaja dinaikkan.
Tak berhenti di situ saja, dikutip dari laman Merdeka.com, ternyata masih ada beberapa fakta lain terkait kekurangan penyelenggaraan event Harbolnas 2015. Apa saja catatan raport merah Harbolnas 2015 tersebut? Berikut ulasannya.
1. YLKI Kritik Penyelenggaraan Harbolnas 2015
Sejak hebohnya pemberitaan tentang adanya diskon gadungan dan markup harga produk oleh beberapa penjual online, praktis sontak memicu reaksi dari banyak pihak utamanya yang masih berhubungan dengan ranah jual beli. Salah satunya yakni dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang menyatakan dengan tegas kecurigaannya terhadap penawaran diskon yang dianggap tidak wajar.
Disampaikan langsung oleh Ketua YLKI Tulus Abadi, mengatakan bahwa pihaknya merasa pemberian diskon yang mencapai 90% tersebut adalah pembohongan publik. Dalam pandangan pihaknya, diskon produk dengan nilai hingga 90% tidaklah logis untuk produk apapun. Kecurigaan Tulus juga menjalar dengan kekhawatiran bahwa produk yang dijual tersebut merupakan produk kualitas 2 atau barang bekas.
“Apalagi diskon-diskonnya seperti itu (hingga 90%), enggak jelas. Jangan-jangan barang sampah,” tegasnya.
Artikel lain: Harbolnas 2015 Ternoda, Popok Bayi Tembus Harga 130 Juta!
Lebih lanjut ia menyatakan pada dasarnya penyelenggaraan event Harbolnas sendiri masih harus dipertanyakan. Pasalnya menurutnya hingga saat ini belum ada izin atau peraturan yang jelas dalam mengatur tatacara dan penyelenggaraan event tersebut.
2. Jalan Tanpa Restu idEA
Pihak lain yang juga meluncurkan pandangan bernada negatif Asosiasi Ecommmerce Indonesia (idEA). Dalam liputan Merdeka.com yang diperoleh dari sumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya membocorkan bahwa sebenarnya organisasi induk ecommerce lokal tersebut tidak sepenuhnya mendukung gelaran Harbolnas.
Dalam keterangan sumber tersebut disebutkan bahwa pada dasarnya gelaran Harbolnas bukan merupakan kegiatan yang diprakarsai secara resmi oleh idEA. Pada awalnya hanya merupakan inisiatif dari beberapa ecommerce. Namun pada pelaksanaannya, hanya sedikit anggota idEA yang ikut dalam kegiatan tahunan tersebut.
Jika difikirkan kembali memang seharusnya idEA menjadi salah satu pihak yang paling terlibat jika ada event yang berkaitan dengan ecommerce nasional, namun nyatanya tidak seperti itu. Selain itu yang juga sangat disayangkan adalah, dari awalnya mematok tanggal 12 Desember sebagai konsep utama Hari Belanja Online Nasional, justru kini sudah banyak pihak yang curi start dengan menggelontorkan diskon heboh sebelum bel dibunyikan.
Baca juga: Black Friday, Budaya Belanja Unik yang Berkembang di Amerika
3. Perlu Adanya Transparansi Data Transaksi
Masih berkaitan dengan lembaga idEA, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa dalam gelaran event Harbolnas ini, tiap peserta ecommerce dihimbau untuk menjalankan transparansi data transaksi selama event berlangsung. Hal ini dinilai sangat penting fungsinya baik bagi pihak konsumen serta bagi indepensi ecommerce itu sendiri.
Lebih lanjut bagi konsumen, fungsi adanya tranparansi data transaksi adalah sebagai langkah edukasi terhadap perkembangan dan potensi ranah #jual beli online di Indonesia. Lebih luas lagi, adanya data tersebut yang dikeluarkan oleh pihak ecommerce juga bisa menjadi bukti bahwa potensi ecommerce nasional sudah bertumbuh pesat. Efeknya? Tentu untuk menarik investor luar serta menguatkan posisi ekonomi Indonesia di mata Internasional.
Yang tak kalah penting adalah, nantinya jika pihak ecommerce bersedia untuk membeberkan data transaksinya kepada publik, pihak idEA tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun utamanya yang terkait dengan urusan komersial perusahaan ecommerce.
