Sistem Ekonomi Pancasila: Pengertian, Ciri-Ciri, Kelebihan dan Kekurangan

Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila

Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila? Pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan moral yang terkandung di dalam Pancasila.

Sistem ekonomi ini disebut juga dengan sistem ekonomi Demokrasi yang menjadi identitas perekonomian Indonesia. Artinya, Indonesia menggunakan nilai-nilai di dalam ideologi Pancasila sebagai acuan dan landasan dalam menjalankan roda perekonomian.

Ada lima sumber nilai dalam sistem ekonomi Pancasila, yaitu:

Nilai Ketuhanan, artinya nilai agama dan etika punya peranan penting dalam menjalankan sistem perekonomian.
Nilai Kemanusiaan, artinya sistem ekonomi mengutamakan prinsip humanis dan tidak eksploitatif.
Nilai Persatuan, artinya segala aktivitas ekonomi mengutamakan asa kekeluargaan demi menjaga persatuan.
Nilai Musyawarah/ Demokrasi, artinya sistem ekonomi dijalankan selaran dengan nilai-nilai demokrasi.
Nilai Keadilan, artinya pengelolaan dan penggunaan semua sumber daya ekonomi bertujuan untuk kemakmuran semua warga negara.

Sistem ekonomi Pancasila juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang isinya sebagai berikut:

Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat 3: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berasaskan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Dari penjelasan definisi sistem ekonomi Pancasila di atas, kita dapat mengetahui beberapa karakteristik dari sistem ekonomi ini. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut:

Setiap keputusan perekonomian selalu melibatkan etika dan nilai-nilai agama.
Nilai kemanusiaan merupakan hal terpenting dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil.
Penyusunan perekonomian disusun secara kekeluargaan untuk kepentingan bersama.
Segala pengelolaan perekonomian dilaksanakan melalui pemufakatan lembaga perwakilan rakyat.
Semua cabang produksi vital dan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
Negara mengakui adanyak hak milik individual yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Masyarakat diberikan kebebasan untuk mengembangkan daya kreasi yang tidak merugikan kepentingan umum.
Semua fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila

Dari penjelasan di atas, secara konsep sistem ekonomi Pancasila mengutamakan unsur kolektivitas dan kekeluargaan dalam menjalankan perekonomian. Namun, tentu saja ada kelebihan dan kekurangan tersendiri yang terdapat di dalam sistem ekonomi ini.

1. Kelebihan Sistem Ekonomi Pancasila

Hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingian umum.
Pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama.
Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat.
Adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama hal tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat.

2. Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila

Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama.
Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu.
Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan ‘membunuh’ daya kreasi dan inovasi masyarakat.

Penerapa Ekonomi Pancasila

Seperti kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Sehingga sistem ekonomi demokrasi hanya terdapat di Indonesia. Adapun beberapa contoh penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia adalah sebagai berikut:

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), keberadaan BUMN di Indonesia adalah salah satu bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor.
Koperasi, keberadaan koperasi merupakan salah satu bentuk penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia dimana kegiatan koperasi merupakan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan.
Serikat Buruh, yaitu bentuk gerakan kolektif kelas pekerja. Keberadaan serikat buruh adalah bertujuan untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya eksploitasi sumber daya manusia.