Dukungan pemerintah dalam pengembangan dunia ecommerce Indonesia nampaknya tidak main-main. Berbagai kebijakan mulai ditata untuk sepenuhnya memberikan dukungan dan kemudahan dalam menjalankan bisnis #ecommerce.
Ini dibuktikan beberapa hari yang lalu pemerintah melakukan rapat koodrdinasi antara Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution Menkominfo Rudiantara, PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf serta Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas.
Rapat yang secara khusus membahas perkembangan ecommerce Indonesia tersebut juga dihadiri oleh pejabat-pejabat eselon 1 dan eselon 2 dari kementerian dan lembaga yang terkait, serta melibatkan wakil Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), PT Pos Indonesia dan juga Wakil Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Asperindo. Dari rapat tersebut dihasilkan keputusan yang penting terkait pengembangan bisnis ecommerce di Indonesia.
Penetapan Roadmap Ecommerce Sebagai Program Nasional
Dalam rapat yang dihadiri oleh banyak pihak tersebut, ada keputusan yang sangat krusial terkait formalisasi peta jalan atau roadmap ecommerce Indonesia. Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa roadmap ecommerce ini akan ditingkatkan lagi statusnya dan dijadikan sebagai program nasional yang jadwalnya kemungkinan pada akhir Januari 2016. Dengan hal ini, maka dukungan Pemerintah semakin besar atas peranannya dalam mengembangkan bisnis ecommerce di tanah air. Tentu saja ini sangat bagus bagi para pelaku bisnis ecommerce saat ini.
“Rencana peluncuran resmi peta jalan e-Commerce Indonesia sebagai program National di akhir bulan Januari 2016,” tulis risalah rapat yang dilansir Kementerian Kominfo.
Roadmap ecommerce ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang instan timbul begitu saja, namun ini merupakan proses yang cukup panjang. Program ini sudah diinisiasi sejak bulan Desember 2014 dan mengalami proses dan sampailah pada tahun ini yang segera akan diluncurkan.
Artikel lain: Pemerintah Segera Rilis Roadmap E-commerce Guna Mendukung Jual Beli Online Tanah Air
Roadmap ecommerce sendiri sebenarnya adalah tindakan nyata dari arahan Presiden Joko Widodo terkait perkembangan dan potensi ecommerce yang ada di Indonesia. Presiden Joko Widodo menginginkan bahwa industri ecommerce di Indonesia ini bisa tumbuh dan berkembang secara sehat sehingga bisa menghasilkan manfaat yang menetap di Indonesia.
Dalam Rapat Juga Memutuskan Penunjukan Program Management Unit
Dalam rapat tersebut tidak hanya memutuskan akan membawa roadmap ecommerce sebagai program nasional saja, namun juga diputuskan penunjukan Program Management Unit (PMU). Program Management Unit inilah yang nantinya akan mengkoordinasikan kementerian atau lembaga yang terkait dalam implementasi roadmap.
Selain itu, Program Management Unit juga akan memantau perkembangan dari masing-masing inisiatif di kementerian-kementerian dan lembaga yang terkait. Inisiatif pembuatan peta jalan ecommerce Indonesia sendiri adalah bermula dari arahan hasil Rapat Koordinasi Pertama yang digelar pada 6 Maret 2015.
Pada saat itu rapat dipimpin langsung oleh Sofyan Djalil yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian. Roadmap ecommerce yang sudah disusun ini adalah sebuah pemetaan yang berbasis dari pemikiran bahwa ecommerce akan bisa berkembang dan maju apabila ditunjang dengan berbagai inisiatif. Inisiatif-inisiatif ini juga dilakukan oleh beberapa negara dengan bisnis ecommerce yang sudah maju seperti China dan Amerika. Tentu harapannya dengan berbagai inisiatif ini bisa memberikan percepatan terhadap perkembangan ecommerce di Indonesia.
Baca juga: Pebisnis E-Commerce di Indonesia Wajib Faham 5 Aspek Hukum Berikut Ini
Fase Pelaksanaan
Dalam penyusunan roadmap ecommerce ini, Kementerian dan Lembaga terkait tidak bekerja sendirian. Mereka juga dibantu oleh oleh Earnst & Young dan beberapa pihak tertentu melalui beberapa fase yang sudah dipetakan.
Ada banyak fase yang harus dilakukan, mulai dari fase paling dasar yang merupakan preliminary guideline kepada Kementerian dan Lembaga dan juga para stakeholder untuk menjelaskan potensi ecommerce nasional dan melihat bagaimana ecommerce bisa begitu berkembang di negara lain. Tak hanya fase itu saja, akan disusul dengan fase-fase yang lebih ditajamkan seperti lokakarya yang mengembangkan enam problem pokok seperti pendanaan, perpajakan dan lain sebagainya.
Diharapkan dengan pemetaan ecommerce yang terstruktur dan sistematis dari pemerintah, bisa membantu pengembangan bisnis ini secara lebih mapan. Sehingga semua masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya bisa memperoleh banyak manfaat atas aktifitas bisnis ecommerce di Indonesia.
