Dengan makin canggihnya teknologi dalam hal pemetaan digital, kini hanya bermodal #smartphone di tangan kita sudah tak perlu terlalu risau saat ingin berpergian ke manapun. Salah satu aplikasi dengan fungsi map yang paling tenar saat ini adalah Google Maps. Dikembangkan oleh perusahaan teknologi mutakhir sekelas Google, layanannya yang satu ini tentu tidak perlu diragukan lagi dalam hal fungsi dan fitur pembantunya.
Namun siapa sangka #aplikasi yang dirasa sangat bermanfaat ini mempunyai resiko isu masalah keamanan yang sangat besar. Sebagai bukti belum lama ini pihak pemerintahan Malaysia mengeluarkan usulan agar aplikasi Google Maps tidak digunakan di kawasan Malaysia. Alasan utamanya yakni data yang ditampilkan dalam Google Maps pada dasarnya sangat mungkin memunculkan informasi yang rentan terkait keamanan nasional.
Rawan Picu Ancaman Luar Negeri
Wacana pemblokiran layanan #Google Maps dan satu lagi aplikasi digital map, Waze, dilontarkan langsung oleh Anggota Parlemen Tenom, Datuk Raime Unggi. Dalam penjelasannya, ia memaparkan saat ini aplikasi tersebut sudah sangat banyak digunakan oleh masyarakat Malaysia. Dari situ, tentu banyak sekali informasi terkait kondisi wilayah Malaysia yang dapat terekspos dunia luar.
Tidak hanya informasi dan data umum saja yang bisa didapatkan, yang dikhawatirkan adalah data yang berhubungan dengan keamanan negera seperti wilayah kenegaraan atau lokasi lain dengan tingkat keamanan tinggi juga dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja. Menyinggung 2 nama negera besar yakni Amerika dan Israel, Datuk Raime Unggi merasa jika informasi-informasi tersebut dimiliki secara bebas oleh kedua negera tersebut maka dapat dimungkinkan membuka celah ancaman dan pihak asing.
Artikel lain: Waspada! Celah Keamanan Ini Bisa Mengancam Jutaan Smartphone Samsung Galaxy
Mendukung wacana tersebut, Anggota Parlemen Kuala Selangor, Datuk Irmohizam Ibrahim menambahkan bahwa saat ini belum ada aturan yang dapat memastikan bahwa akses yang diberikan oleh Google Maps dapat menjamin terjaganya informasi terkait keamanan nasional.
Jepang Pernah Menjadi “Korban” Google Maps
Melihat kembali ke belakang, pada pertengahan tahunn 2014 lalu, negara Jepang juga sempat dibuat geram oleh layanan pemetaan digital yang satu ini. Pasalnya, secara gamblang informasi terkait akses rahasia di dua bandara milik Jepang tiba-tiba dapat terakses secara luas di layanan Google Maps Builiding.
Informasi “rentan” tersebut meliputi daerah aman Bandara Chubu Prefektur Aichi dan New Chitose di wilayah Hokkaido. Dalam keterangan pihak terkait, informasi yang bocor tersebut adalah lokasi akses rahasia yang hanya diperuntukkan personel berwenang di bandara tersebut. Padahal akses koridor bandara tersebut merupakan informasi yang hanya dimiliki sebagian kecil petinggi penerbangan.
Setelah dilakukan tindak penyeledikan mendalam, penyebabnya adalah kesalahan seorang pegawai Google Maps yang tidak memperhatikan dengan detil adanya batasan pengaturan privasi untuk mengakses wilayah tersebut.
Meskipun informasi tersebut sudah diblokir dari layanan Google Maps Building, namun dampak dari hal tersebut dirasakan cukup besar. Pihak Kementerian Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang menyatakan selain dampak menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan negera, kejadian yang sangat disesalkan oleh Google ini juga membuat pihak bandara harus menata ulang dan memperketat kembali sistem keamanannnya.
Baca juga: Apa Itu Heartbleed dan Apa Mitos Seputar Celah Keamanan Heartbleed?
Bagaimana Dengan Indonesia?
Meski nada sumbang terhadap layanan digital mapping sudah banyak disuarakan oleh pihak asing, di Indonesiad sendiri belum ada baik permasalahan ataupun wacana dari pihak pemerintah terkait regulasi penggunaan aplikasi tersebut.
Namun melihat perkembangan #teknologi yang terbilang sangat pesat di Indonesia, nampaknya resiko semacam ini juga harus mulai diperhatikan oleh semua pihak. Tidak hanya penegak regulasi namun juga kita sendiri sebagai pengguna. Karena yang harus difahami adalah penggunaan aplikasi seperti Google Maps selalu didahului oleh persetujuan digital saat kita akan menginstal dan menggunakan layanan tersebut. Jadi kita wajib lebih bijak dalam menggunakan layanan digital apapun.
Tidak bisa disalahkan juga saat ini jamannya buka-bukaan, tapi kalau memang membahayakan ya seharusnya tidak perlu dibuka.