Pemerintah Segera Rilis Roadmap E-commerce Guna Mendukung Jual Beli Online Tanah Air

roadmap ecommerce

Melihat besarnya potensi e-commerce yang ada membuat pemerintah Indonesia sepertinya serius ingin mengatur, menindaki dan menertibkan hal-hal yang terkait dengan perdagangan elektronik ini. Salah satu wujud keterlibatan pemerintah terlihat dari akan dikembangkannya roadmap (peta arah) e-commerce. Presiden Joko Widodo sendiri mengakui bahwa perlunya pengembangan roadmap setelah terkesima melihat kesuksesan Alibaba di China.

Roadmap yang akan coba dikembangkan dalam jangka waktu tiga sampai enam bulan kedepan ini nantinya diharapkan bisa menjadikan permasalahan terkait e-commerce ini terselesaikan. Dalam praktiknya, e-commerce di Indonesia memang masih memiliki banyak kekurangan.

Hal inilah yang sedang dikaji dan dibahas termasuk juga di dalamnya mengenai infrastruktur penunjang layanan e-commerce seperti ketersedian logistik dan payment gateway. Dengan adanya roadmap ini nantinya (jasa pengguna) yang mendaftar harus melakukan sertifikasi termasuk segi keamanannya.

Lalu seperti apakah roadmap yang akan segera dimiliki Indonesia ini? dan seperti apakah pengembangannya? Berikut ulasannya.

Artikel lain: Pajak E-Commerce Indonesia, Apa Dan Bagimana Akan Diterapkan?

Kerjasama Antar Kementerian dan Lembaga

Dalam pengembangan roadmap #e-commerce ini akan dilakukan dengan menjalin kerjasama yang sinergis antar lembaga dan kementerian yang terkait. Menurut Menkominfo, Rudiantara keterlibatan beberapa lembaga dan kementerian ini dikarenakan perdagangan elektonik (e-commerce) yang telah menggurita ini memberikan dampak yang luas di berbagai bidang seperti menyangkut logistik, infrastruktur, sistem pembayaran dan sebagainya dalam e-commerce.

Kerjasama ini sendiri nantinya akan melibatkan delapan lembaga dan kementerian yang ikut serta dalam pengembangan roadmap. Misalnya Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan, lalu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan serta Kementrian Komunikasi dan Informatika. Menurut pemaparan Menkominfo Rudiantara, dalam roadmap tersebut masing-masing kementerian atau lembaga telah memiliki arah pengembangan e-commerce dan tenggat waktu yang jelas.

Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel sendiri menyatakan bahwa pemerintah yang akan memetakan kembali segala bisnis e-commerce ini akan melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga yang terkait dan memiliki peran. Dalam penyusunan roadmap tersebut akan ada Menkopolhukam yang akan mengatur tentang terkait keamanannya.

BI  (Bank Indonesia) juga akan terlibat karena menyangkut arus masuk uang (payment gateway). Selain itu juga ada Kementerian Perdagangan yang akan mengatur perizinan dan pendaftaran. Meski telah ada peraturan mengenai prosedur pendaftaran sejak era pemerintahan yang lalu, namun untuk saat ini Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan juga aturan bagaimana untuk mensertifikasinya, jelasnya.

Tidak Langsung Bisa Terwujud

Penyusunan dan pengembangan roadmap e-commerce ini sendiri diharapkan rampung bulan Agustus tahun. Setelah selesai nanti roadmap tersebut akan menjelaskan dan menyebutkan apa-apa yang akan dilakukan masing-masing kementerian dan lembaga terkait.




Namun meski nantinya telah jadi, roadmap ini belum tentu bisa langsung diimplementasikan. Setelah masing-masing kementerian dan lembaga menentukan arahnya dalam pengembangan e-commerce, eksekusinya diperkirakan masih butuh waktu yang panjang.

Melihat kasus negara China yang butuh lima tahun untuk mewujudkan roadmap e-commerce. Roadmap e-commerce Indonesia ini juga tidak akan serta merta langsung terwujud, tapi ia membutukan waktu lima sampai sepuluh tahun. Meski demikian, start atau kick off eksekusinya akan diusahakan sesegera mungkin pada Agustus tahun ini.

Menginisiasi Workshop

Selama proses pengembangan roadmap, Menkominfo Rudiantara juga akan terus menginisiasi workshop bersama sejumlah kementerian, lembaga dan asosiasi e-commerce. Hal ini dilakukan guna memuluskan dan melancarkan pembentukan roadmap bersama-sama.

Selain workshop yang akan terus dibahas perkembangannya, Kominfo juga mendorong adanya sertifikasi untuk membangun trust. Sertifikasi untuk situs e-commerce ini sendiri rencananya akan diserahkan pada pihak ketiga, misalnya asosiasi. Ini mirip seperti akreditasi di universitas, jelas Rudiantara.

Baca juga: 7 Tips Menggaet Konsumen Wanita di Ranah eCommerce

Dampak E-Commerce Yang Masuk DNI

Karena bisnis e-commerce di Indonesia masih masuk kategori DNI (Daftar Negatif Investasi), maka menurut Rudiantara, pemerintah akan tetap memberi kemudahan dalam pengaturan bisnis e-commerce tanpa lepas tangan mengontrol atau mekanisme yang harus diterapkan.

Untuk status DNI sendiri, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan terus fokus dan berusaha menghapusnya karena hal ini menyangkut iklim investasi di Indonesia. Dengan status yang baik, bisnis e-commerce nantinya ke depan diharapkan dapat berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Untuk melepaskan status dari DNI ini sendiri, Kominfo masih harus mengunggu hasil BKPM. Kominfo sendiri ingin mengembalikan nilai e-commerce yang selama ini banyak terlepas dari Indonesia tanpa harus menerapkan proteksi berlebihan pada mereka, jelas Rudiantara.



2 total comments on this postSubmit yours
  1. Saya berharap ada lah yg fokus untuk dibenahi oleh pemerintah sekarang biar ga semua sektor melemah dan merosot.

  2. Saya sangat setuju Pemerintah segara membuat roadmap untuk perdagangan elekttronik (e-commerce) yang sudah mulai berkembang di Masyarakat. Tapi Saya juga bingung dg pemerintahan sekarang ga ada fokus untuk yg mau dibenahi atau mau dimajukan akhirnya merosot dan melemah semua. Dulu Presiden Soekarno arah kebijakannya fokus untuk pembenahan politik mungkin karena baru merdeka. Setelah itu Presiden Soeharto fokus untuk mengembangkan ekonomi sehingga dulu sering kita dengar istilah Kabinet Pembangunan (Pelita I, II, III dst.), di zaman SBY fokus untuk membenahi sistem demokrasi sehingga dikenal dengan Bapak Pilkada Langsung. Sekarang ga jelas ekonomi ga, politik jg ga, pembangunan cuma rencana doang belum ada yg terwujud tol laut, drone, ekonomi yg mau meroket lah katanya…tapi nihil…hah

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

© 2018 Maxmanroe.com - All Rights Reserved. Server by GoCloud