Pemerintah Indikasikan Buka E-Commerce Untuk Pihak Asing, Apa Latar Belakang dan Tujuannya?

ecommerce indonesia

Daftar Negatif Investasi (DNI) yang ditetapkan pemerintah pada bisnis #e-commerce Indonesia beberapa waktu yang lalu sedang direvisi lagi dan rencananya akan rampung dalam tiga bulan ke depan. Diketahui sebelumnya pemerintah pada tangal 24 April 2014 yang lalu telah memasukkan bisnis e-commerce dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

Melalui ketetapan tersebut maka pemodal asing pun dilarang melakukan investasi bisnis elektronik di Indonesia. Saat itu banyak pihak yang kemudian mempertanyakan  kebijakan pemerintah yang menutup pemodal asing untuk berinvestasi  di perusahaan e-commerce Indonesia.

Namun kini melalui adanya revisi DNI, maka peluang masuknya pihak asing pada bisnis #jual beli online ini akan kembali terbuka. Lalu seperti apakah kebijakan ini akan dijalankan dan diharapkan pemerintah? berikut ulasannya.

Membuka Dengan Batasan

Menteri Komunikasi dan Telematika (Menkominfo), Rudiantara dalam sebuah kesempatan menyatakan pihaknya memang sedang mengusulkan untuk membuka kesempatan pada pihak asing dalam bisnis e-commerce melalui revisi DNI.

Namun usulan Rudiantara ini ternyata memiliki batasan-batasan tertentu di dalamnya. Beberapa opsi atau pilihan yang diusulkan oleh Menkominfo Rudiantara adalah batasan kepemilikan saham bagi investor asing atau opsi kedua dengan memberikan batasan dana bagi investasi asing. Dengan adanya batasan ini Rudiantara bermaksud agar nantinya kebijakannya bisa memproteksi atau melindungi para pelaku e-commerce lokal yang masih berskala kecil.




Artikel lain: 3 Isu Yang Harus Dihadapi Bisnis eCommerce Indonesia di Tahun 2015

Dampak Kebijakan Pelarangan E-commerce

Perubahan kebijakan yang diusulkan Menkominfo ini bukan tanpa alasan. Menurut Rudiantara pelarangan yang sebelumnya diberlakukan ini telah berdampak pada aksi beberapa perusahaan asing yang mengucurkan sejumlah dana ke e-commerce lokal dalam bentuk utang dan bukan sebagai investasi. Akibat dari aksi ini negara pun tidak mendapatkan penerimaan pajak karena perusahaan e-commerce tersebut juga tidak mencatatkan laba.

Saat ini banyak pelaku bisnis e-commerce Indonesia yang memang didanai investor asing. Sebut saja  Tokopedia yang dibiayai SoftBank Internet and Media, Inc (SIMI) asal Jepang dan Sequoia Capital dari Amerika Serikat. Untungnya keadaan ini diimbangi oleh banyaknya investor dalam negeri yang juga tertarik mendanai bisnis e-commerce lokal seperti Sinarmas Grup yang masuk ke bisnis elektronik melalui Sinarmas Digital Ventures.

Ada lagi Elang Mahkota Teknologi Tbk, yang telah mendanai situs marketplace BukaLapak. Bisnis  e-commerce di Indonesia memang tetap menjadi primadona yang dianggap memiliki banyak keuntungan dan prospek besar di dalamnya. Potensinya yang besar inilah yang juga mendorong munculnya startup-startup untuk terjun di bidang ini.

Harus Diperhitungkan Lagi

Namun lain hal diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil terkait usulan Rudiantara ini. Sofyan menyatakan bahwa usulan revisi DNI itu masih harus dibahas, termasuk plus minus pembatasan asing di bisnis e-commerce tersebut. Pembahasan revisi DNI menurut Sofyan masih belum sampai pada batasan porsi asing di saham perusahaan e-commerce di Indonesia, melainkan masih sebatas mengidentifikasi persoalan di industri e-commerce.




Menurut Sofyan, pemerintah tak boleh gegabah membuka e-commerce bagi pihak asing, karena ada para pemain e-commerce lokal yang harus dilindungi. Karena jika memang kebijakan ini dibuka untuk  pihak asing maka sangat besar kemungkinannya pemain asing tersebut yang mendominasi pasar dengan modal besar yang dimilikinya.

Baca juga: Pajak E-Commerce Indonesia, Apa Dan Bagimana Akan Diterapkan?

Fakta di Lapangan

Menurut Ketua Indonesia E-Commerce, Daniel Tumiwa, fakta yang terjadi di lapangan adalah para pelaku e-commerce lebih suka jika pemerintah tidak memasukkan e-commerce dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) dan membuka investasi asing dengan alasan bisa mendorong bisnis e-commerce lebih tumbuh dan berkembang. Dengan demikian maka nanti akan lahir #startup dengan ide hebat dan menjadi pionir dari dalam negeri.

Daniel mengusulkan bahwa pemerintah bisa saja membuat kebijakannya membuka untuk asing dengan batasan atau syarat tertentu. Daniel memberi contoh e-commerce di Tiongkok. Di sana semua konten memang tertutup rapat yang berarti hanya warga setempat saja yang bisa mengaksesnya.

Namun diluar itu para investor baik asing maupun lokal bebas menanamkan investasinya di negara tersebut. Sementara di Indonesia, uang (investasi) tidak boleh masuk tetapi semua (investor asing) bisa menjadikan Indonesia sebagai pasar. Pelarangan ini dikhawatirkan oleh Daniel bisa membuat Indonesia hanya akan menjadi pangsa pasar e-commerce luar negeri saja. Bagaimana menurut rekan-rekan semua?



Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

© 2018 Maxmanroe.com - All Rights Reserved. Server by GoCloud