Pemerintah Akhirnya Gandeng idEA Untuk Wujudkan RPP E-commerce Ideal

Image dari Egirisim.com

Image dari Egirisim.com

Kabar gembira bagi para pebisnis online datang dari update perkembangan penyusunan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) e-commerce. Saat dimana pandangan tentang masa depan bisnis #e-commerce terlihat suram karena pemerintah yang akan menyusun RPP e-commerce secara sepihak, kini cahaya masa depan yang cerah itu mulai tampak saat pemerintah akhirnya melunak untuk mau melibatkan asosiasi. Saya pribadi yang sedikit banyak mengamati perkembangan RPP e-commerce ini juga turut senang mendengar kabar ini.

Tepatnya pada hari Sabtu 4 Juli 2015 kemarin, Menteri Perdagangan RI Rachmat Gobel mengundang Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) untuk membahas RPP E-Commerce yang tengah ramai diperbincangkan belakangan ini. Dalam pertemuan tersebut, Mendag menyatakan secara resmi bahwa pihaknya yang mewakili pemerintah sepakat akan melibatkan asosiasi dalam proses penyusunan RPP tersebut. Lalu seperti apakah proses dan lika-liku yang akhirnya membuat pemerintah memutuskan untuk melibatkan asosiasi dalam menyusun RPP e-commerce tersebut? Berikut ulasannya.

Bentuk Tanggapan Dari Pemerintah

Sebelum keputusan pemerintah yang menyepakati melibatkan asosiasi dalam penyusunan RPP, idEA sendiri diketahui melayangkan bentuk kritikan kepada pemerintah terkait matriks draft RPP E-commerce yang telah dibuat oleh Kementerian Perdagangan RI. Ketika itu dalam konferensi pers pada tanggal 1 Juli, pihak idEA menilai bahwa Kemendag atau pemerintah tidak transparan dalam penyusunan RPP tersebut. Hal ini disebabkan karena pemerintah yang tidak melibatkan pelaku industri e-commerce dalam proses penyusunan, melainkan langsung memberikan draft jadi untuk diberi tanggapan.

IdEA sendiri kemudian menyarankan pemerintah agar pihak asosiasi yang mewakili para pelaku industri e-commerce dilibatkan dalam penyusunan RPP. Pihak asosiasi ini memang mengharapkan agar RPP ini nantinya berjalan dengan saling memberi manfaat. Melihat tanggapan dari kemendag kemarin, tentu hal ini merupakan wujud reaksi yang positif pemerintah dari kritikan idEA. Degan keterlibatan ini pihak idEA juga akan mengupayakan agar RPP nantinya akan mampu menghasilkan aturan yang memajukan industri nasional.

Artikel lain: Penerapan RPP E-commerce, Menumbuh atau Membunuh?




Melindungi Pemain Lokal

Dalam pertemuan antara Kementrian perdagangan (kemendag) dengan idEA kemarin telah disepakati bahwa RPP nantinya akan memprioritaskan aspek perlindungan terhadap pemain lokal. Sedangkan mengenai poin regulasi yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki, mencantumkan dan menyampaikan identitas subjek hukum, Rachmat Gobel menyatakan bahwa masih diperlukan waktu yang memadai untuk melakukan pembinaan.

Meski telah terbentuk kesepakatan bersama, dalam pertemuan tersebut Mendag menyatakan bahwa proses penyusunan RPP tentu tidak akan berjalan instant dan cepat. Ini karena menurutnya untuk menghasilkan keputusan yang terbaik, tentu saja beberapa tahapan yang cukup panjang harus masih dilewati oleh pihak pemerintah dan idEA.

Akan Lakukan Pertemuan Intensif Terkait RPP E-commerce

Sebagai wujud nyata dari pernyataannya, Mendag mengatakan bahwa pihaknya akan menugaskan salah satu staf ahlinya untuk terus menjalin kerja sama dengan idEA dalam mengawal proses penyusunan RPP tersebut. Mengingat target penyelesaian draf yang sudah mepet karena harus selesai pada bulan Agustus mendatang , kedua pihak sepakat untuk mengadakan rangkaian pertemuan yang  intens dalam beberapa waktu ke depan ini.

Asosiasi Akan Dilibatkan Pula Dalam Penetapan Akreditasi

Kerjasama dengan pihak asosiasi menurut pihak kemendag tidak akan hanya berhenti pada penyusunan RPP. Hal ini dikarenakan pada periode selanjutnya kemungkinan besar pemerintah juga akan melibatkan pihak asosiasi untuk ikut berperan aktif dalam proses akreditasi pelaku usaha e-commerce di Indonesia. Seperti diketahui bahwa penerapan akreditasi bagi para pelaku e-commerce ini memang telah direncanakan pemerintah sejak lama untuk lebih memudahkan pelaku e-commerce dibanding meminta mereka untuk mengurus izin usaha sendiri.

Menkominfo Rudiantara pun sudah menyatakan akreditasi ini sebagai upaya melindungi konsumen dan meminimalisir penipuan ini akan diserahkan kepada asosiasi e-commerce seperti idEA. Sedangkan upaya melibatkan asosiasi menurut Rudiantara hal ini dilandasi oleh sebuah fakta bahwa pelaku aktif di industri seperti idEA akan lebih mengetahui soal perkembangan teknologi dan bisnis di dalamnya.




Baca juga: Inilah 4 Saran idEA Untuk Pemerintah Terkait RPP E-commerce

Tanggapan Pihak idEA

Dari sekian cerita di atas tadi, Ketua Umum idEA Daniel Tumiwa sangat menyambut positif beberapa tanggapan dari pemerintah tersebut. Mereka sangat berterimakasih pada pemerintah yang mau menanggapi kritik dan masukkannya.

Dengan adanya kesepakatan ini, pihaknya (idEA) akan berupaya secara maksimal untuk bekerja sama bersama Kemendag guna menghasilkan aturan yang kondusif dan mengedepankan perlindungan pemain lokal hingga kemudian nantinya akan memajukan industri e-commerce nasional.



Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

© 2018 Maxmanroe.com - All Rights Reserved. Server by GoCloud