Pebisnis E-Commerce di Indonesia Wajib Faham 5 Aspek Hukum Berikut Ini

hukum e-commerce

Pangsa pasar e-commerce di Indonesia memang telah merebak ke berbagai lini, termasuk UKM (Usaha Kecil Menengah). Angka transaksi yang fantastis dari bisnis lewat jaringan #internet ini memang telah memikat siapa saja untuk mencoba peruntungannya. Namun kini bermain di e-commerce tak lagi bisa sembarangan, ada beberapa aturan yang perlu dipahami agar tak tergelincir dalam jerat hukum.

Apalagi saat ini pemerintah sedang serius melakukan penataan dan pengaturan pada dunia e-commerce. Tentu kedepan bisa dipastikan bisnis e-commerce akan memiliki banyak aturan dan hukum yang mengikatnya.

Maka dengan adanya beberapa aturan hukum di e-commerce ini tentu akan menciptakan tantangan tersendiri bagi para pelakunya. Menurut Direktur Pengembangan dan Bisnis Easybiz, Leo Faraytody, pebisnis yang tidak mengetahui dan memahami hukum e-commerce yang ada, maka bukan tidak mungkin mereka akan banyak menemui kesulitan dan kendala.

Lalu apa saja tantangan hukum yang sudah dan akan datang pada dunia e-commerce yang harus dipahami oleh para pelakunya? Berikut ulasannya.

Artikel lain: Pajak E-Commerce Indonesia, Apa Dan Bagimana Akan Diterapkan?

1. Badan Hukum E-commerce di Indonesia

Menurut Leo Faraytody, hal pertama yang perlu dan wajib diperhatikan sebelum pebisnis membuka #e-commerce adalah mengetahui badan hukum usaha yang akan ditetapkan. Untuk menetapkan badan hukum bisnis e-commerce ini tentu saja kecocokan atau kesesuaian harus menjadi dasarnya.

Beberapa hal seperti skala bisnis, modal, target pasar dan strategi yang akan diterapkan menjadi pertimbangan untuk menyelaraskan dengan bentuk badan hukum yang akan ditetapkan. Dengan memiliki badan hukum, maka usaha berbasis e-commerce nantinya akan memiliki identitas yang pasti dan dapat menunjang dan mengantisipasi persoalan hukum yang ada.

Meskipun masih dalam skala kecil, badan hukum merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ini bukan masalah hari ini saja tapi badan hukum akan memberi hal di masa depan bisnis Anda. Anda bisa membentuk badan hukum CV dengan bekerjasama jika tak punya modal yang cukup, atau langsung bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang lebih kuat dan terpercaya.

2. Tentang Perizinan

Hal kedua yang perlu diperhatikan dan dipahami dalam tantangan hukum e-commerce ini adalah terkait persoalan izin. Perizinan ini memang hal yang seringkali membuat pebisnis malas dan terkadang frustasi karena faktor kerumitannya. Masih belum membaiknya sistem layanan untuk mengurus perizinan di negara ini menjadi hal yang menghambat para pebisnis e-commerce.

Namun meski demikian pebisnis tetap harus mengusahakan masalah perizinan ini. Pelajari bentuk-bentuk perizinan yang wajib dilaksanakan dalam hal menjalankan bisnis e-commerce ini. Dengan adanya izin, Anda tak perlu khawatir lagi nantinya dengan sanksi-sanksi yang ada.




3. Aspek Legalitas

Menyambung soal perizinan, tantangan hukum selanjutnya yang terkait adalah tentang aspek legalitas. Menurut ketua Indonesia E-Commerce Association (IdEA), Daniel Tumiwa, proses legalitas memang akan menjadi pintu masuk bagi para pelakunya untuk mengembangkan bisnis e-commerce-nya. Dalam hal ini, sudut legalitas haruslah menyentuh hingga dimana tanggung rentengnya, iklan barisnya, sinkronisasi regulasi lintas departemen supaya tidak tumpang tindih.

Atas dasar itu, Daniel telah mengusahakan dengan memberikan masukan kepada pemerintah yang tengah menyusun peraturan berkaitan dengan bisnis e-commerce ini agar legalitas bisnis e-commerce tidak memberatkan para pelakunya.

4. Bentuk Perlindungan Hukum

Tantangan hukum berikutnya yang perlu dicermati dalam bisnis e-commerce adalah tentang perlindungan hukum. Para pelaku bisnis e-commerce dalam aktivitasnya memang harus melindungi aset-aset mereka maupun dari segi bisnisnya sendiri.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari setelah bisnis berjalan cukup lama. Dengan mengantisipasinya sejak awal, Anda akan save dan termasuk menghemat biaya yang bisa saja dikeluarkan oleh pelaku bisnis jika terjadi masalah hukum.

Baca juga: Pemerintah Segera Rilis Roadmap E-commerce Guna Mendukung Jual Beli Online Tanah Air

5. Transaksi E-Commerce

Terakhir tantangan hukum yang harus siap dihadapi pebisnis e-commerce adalah berkaitan dengan transaksi e-commerce. Menurut Daniel Tumiwa, transaksi e-commerce di Indonesia ini wajib menggunakan rupiah.

Selain itu, Daniel juga berharap bahwa pemerintah nantinya bisa memberikan porsi bagi investasi asing yang ingin berinvestasi dalam bisnis e-commerce. Dengan cara ini Daniel yakin akan bisa membuat bisnis e-commerce Indonesia tak lagi masuk kategori daftar negatif investasi.



Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

© 2018 Maxmanroe.com - All Rights Reserved. Server by GoCloud