Pajak E-Commerce Indonesia, Apa Dan Bagimana Akan Diterapkan?

pajak ecommerce

Saat perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia saat ini sedang marak dan booming, kini para pelakunya dilanda kekhawatiran karena pemerintah akan berencana menerapkan pajak bagi bisnis e-commerce ini. Gemilangnya perkembangan dan pertumbuhan #e-commerce di Indonesia memang membuat pemerintah melihat fenomena ini sebagai potensi pajak.

Kekhawatiran para pelaku e-commerce cukup beralasan karena adanya isu dan kabar yang menyatakan bahwa pajak yang akan diberlakukan adalah model baru yang bisa memberatkan dan menjadi kontraproduktif bagi bisnisnya.

Berita mengenai pemungutan #pajak ini pun menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pengelola ecommerce. Bahkan Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia, Daniel Tumiwa, sempat menyatakan keberatannya jika pajak yang diterapkan pemerintah kepada anggotanya kelak merupakan pajak jenis baru yang memberatkan.

Lalu seperti apa dan bagaimana sebenarnya rencana penerapan pajak e-commerce di Indonesia ini nantinya? Berikut ulasannya.

Artikel lain: Mengenal 5 Bentuk Bisnis Ecommerce  Yang Ada Di Indonesia

Masih Dalam Tahap Koordinasi

Penerapan pajak bagi para pelaku e-commerce ini memang masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi. Hal ini diakui sendiri oleh Dirjen Aplikasi dan Teknologi Informatika (APTIKA) Kemenkominfo, Bambang Heru Tjahjono yang menyatakan bahwa pihaknya harus melihat terlebih dahulu bagaimana mekanisme yang ada. Baru setelah itu, pihak Kominfo akan mengurusi masalah birokrasi perizinan dan lain-lain.

Kominfo sendiri adalah salah satu bagian dari pihak yang terkait pengaturan pajak e-commerce. Selain Kominfo, ada juga Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan yang akan berkordinasi membentuk payung hukum yang ideal bagi industri baru yang sedang berkembang di Indonesia saat ini tersebut.

Ketiga kementrian ini sendiri nantinya akan berada dibawah komando Kementerian Kordinator Perekonomian yang akan mengeluarkan izin resmi, tutur Iwan Djuniardi, Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Hanya Untuk Perusahaan E-Commerce Besar

Dalam kesempatan yang sama Bambang Heru Tjahjono menyatakan kalau pajak e-commerce ini nantinya tidak akan diberlakukan untuk semua pemilik bisnis e-commerce. Secara lebih spesifik, perusahaan yang sudah mempunyai penghasilan besarlah yang akan dikenakan pajak. Meskipun demikian, Menkominfo Rudiantara sendiri tengah mengusahkan bahwa aturan pajak e-Commerce ini nantinya tidak akan membahayakan industri terkait.

Sementara itu, untuk sebuah #startup, Bambang mengungkapkan bahwa penerapan pajak ini tidak akan berlaku pada usaha perintisan digital. Lebih lanjut ia mengatakan kalau startup merupakan sebuah unit bisnis baru yang masih harus didorong dan dibantu agar bisa lebih mandiri.




Praktik Pajak E-Commerce

Kabar sedikit melegakan datang dari pernyataan Chief Change Management Officer I, Central Transformation Office, Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada perlakuan pajak baru dalam e-commerce.

Lebih lanjut Nufransa menjelaskan bahwa regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) terkait e-commerce sampai saat ini hanya berupa penegasan. Penegasan yang memiliki inti penetapan pajak e-commerce yang akan diberlakukan sama dengan bisnis konvensional lainnya ini tentu menjadi kabar penangkal isu yang selama ini merisaukan para pelaku e-commerce.

Hal sebaliknya nantinya juga akan berlaku bagi pelaku usaha konvensional kecil dan menengah (UKM). Nufransa, yang juga bagian dari Tim Perpajakan E-Commerce DJP, mengatakan bahwa pelaku UKM juga akan diberlakukan pajak e-commerce ini jika ia melakukan usahanya dengan jalur online.

Baca juga: 5 Strategi Memaksimalkan Bisnis eCommerce Anda

Berapa Besarannya?

Pertanyaan terakhir yang mucul dari pembahasan ini adalah berapa besaran yang akan dikenakan untuk pajak e-commerce ini? Tentu jawabannya adalah masih belum jelas dan tidak pasti. Namun Dirjen Pajak sendiri mengaku telah mengusulkan agar besaran pajak yang akan ditetapkan untuk e-commerce nantinya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku di Indonesia baik Pajak Penghasilan (PPh) ataupun Pajak Pertambahan Nilai yang sudah ada.

Usaha yang sudah digulirkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini tentu sifatnya masih relatif, karena keputusan dan kebijakannya ada di Kementerian Keuangan. Namun yang hampir menemukan titik terang adalah bahwa ketentuan pajak e-commerce ini akan menggiring pada wacana yang menyatakan tidak akan ada perbedaan antara bisnis e-commerce dan non-commerce, terang Iwan Djuniardi Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).




1 comment on this postSubmit yours
  1. semoga bisa di terapkan gan… aminn

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

© 2018 Maxmanroe.com - All Rights Reserved. Server by GoCloud