Indonesia Sambut E-Government, Seperti Apa Pemerintahan Tersebut?

Indonesia-Sambut-E-Government

Indonesia nampaknya tak main-main dengan rencana pelaksanaan e-government. Baru-baru ini pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemberdayan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi telah resmi menjalin kesepakatan kerjasama dengan Korea Selatan untuk membangun E-Government. Selain Korea Selatan, Australia dan Singapura juga menjadi bidikan pemerintah Indonesia untuk proyek ini.

Ketiga negara ini memang sengaja ditarget sebagai mitra kerja dikarenakan mereka memiliki pengalaman dan telah menerapkan e-government sejak lama. Pemerintahan  elektronik atau E-Government ini memang merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan terbuka yang ditergetkan rampung pada taun 2019. Lalu seperti apakah e-government di Indonesia ini sendiri? berikut ulasannya.

Apa Itu E-Government?

Mungkin masih ada yang masih belum paham apa itu E-Government, karena itu kita harus pahami dahulu arti sebenarnya. E-government adalah pemerintahan yang menggunakan #teknologi sebagai perangkat pendukung utama untuk kemudian dikombinasikan dengan berbagai layanan dan informasi dari pemerintah dan diperuntukkan bagi publik atau masyarakat.

Menurut Menteri Pemberdayan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, e-government ini adalah sebuah pemerintahan yang memadukan layanan informasi dengan sistem perangkat canggih TI (Teknologi Informasi) dan bertujuan untuk memudahkan publik mendapatkan, mengolah, dan melakukan disemininasi informasi. Intinya menurut Yuddy, E-Government ini harus bermakna bagaimana pemerintah bisa berkomunikasi dan bagaimana pemerintah bisa mempermudah seluruh urusan layanan publik hingga publik bisa leluasa dan merasa nyaman saat mengakses segala jenis layanan yang diberikan pemerintah.



Pemerintahan dengan bentuk eletronik ini bisa sangat efisien dan efektif dalam segala urusan pemerintahan. Sebagai bentuk negara demokratis, pemerintahan elektronik ini juga menawarkan bentuk pemerintahan yang terbuka dan transparan dari penyelenggara pemerintahan pada rakyatnya. Model pemerintahan ini sendiri bisa berupa Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Dengan jaringan yang cukup luas ini e-government diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan publik dengan rasa nyaman dan aksesibilitas yang mumpuni.

Artikel lain: Change.org – Media Petisi Online Terbesar di Dunia

Manfaat E-Government

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari pemerintahan berkonsep elektronik ini. Secara lebih detail, e-government ini akan memberikan manfaat seperti hal-hal berikut dibawah ini :

  1. Dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi, E-Government mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada publik.
  2. Menciptakan Good Governance melalui program pemerintahan yang transparan dan terbuka dengan sistem kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
  3. Menghemat biaya seperti biaya administrasi, relasi, interaksi dan biaya-biaya yang lain.
  4. Dengan E-Government, pemerintah dapat memperoleh sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak tertentu.
  5. Terciptanya komunikasi yang cepat dan tepat tentang berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dari perubahan-perubahan teraktual yang ada.
  6. Masyarakat akan lebih diberdayakan dan berjalannya proses demokrasi yang adil dan merata.

Rencana dan Target E-Government

Program E-Government yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Aparatur Negara dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi ini ditargetkan pada tahun 2019 sudah diterapkan di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam program itu, pemerintah sendiri membaginya dalam lima tahap yang masing-masing tahap diberi tengat waktu selama satu tahun. Tahap pertama adalah membuat dan menyeragamkan folder-folder yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan web masing-masing instansi pemerintahan.

Pada tahap kedua, dilaksanakan proses pengintegrasisan di setiap kementerian serta lembaga. Tahap ketiga, ditarget bahwa pemerintah sudah bisa melakukan uji coba penyatuan sistem E-Government. Ditahap keempat, dilakukan peningkatan cyber security-nya setelah 50 persen #website terintegrasi dan meningkatkan cyber security-nya. Dan ditahap terakhir, pemerintah menargetkan bahwa 90 persen semua jaringan elektronik instansi pemerintahan sudah terintegrasi.

Kendala E-Government

Program E-Government ini ternyata memiliki kendala untuk diterapkan di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Kendala lain yang dihadapi adalah masih mahalnya biaya penggunaan jasa telekomunikasi. Kendala berikutnya adalah masalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih banyak yang belum bisa menggunakan fasilitas #internet.

Dengan berbagai kendala yang ada ini, sudah seharusnya bekerja lebih keras untuk mewujudkan e-government. Menjalin kerja sama dengan beberapa negara diatas mungkin merupakan salah satu usaha mengatasi kendala. Sebagai wagra, saya hanya bisa berharap mudah-mudahan e-government ini nantinya bisa menciptakan good government yang mampu menyejahterakan rakyatnya.






2 total comments on this postSubmit yours
  1. Ngapain nunggu 2019 ? Sekarang juga bisa mulai dulu Open-Goverment, pemerintahan yg transparan. Dengan begitu Rakyat bisa menilai apakah kejujuran dan anti-korupsi emang dijalankan.

  2. Yang paling penting adalah tetap bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Rakyat bisa kontrol pemerintah terutama terkait anggaran baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, artinya tidak hanya e-Gov yang dimajukan tapi juga open government juga perlu ditingkatkan.

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

© 2018 Maxmanroe.com - All Rights Reserved. Server by GoCloud