Ayo Kawal RAPBD DKI Jakarta Lewat KawalAPBD.org

Kawal-RAPBD-DKI-Jakarta

Perkembangan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) provinsi DKI Jakarta saat ini memang sedang menjadi buah bibir dan sorotan banyak pihak. Bagaimana tidak, tarik ulur yang berujung perseteruan mengenai pengesahan anggaran belanja daerah antara dua kubu membuat RAPBD menjadi semakin panas dan runyam. Mediasi yang digagas Kementrian Dalam Negeri pun tak membuahkan hasil apapun, semua kubu masih bersikukuh bertahan pada pendapat dan versinya masing-masing.

Perseteruan mengenai RAPBD yang semakin sengit ini akhirnya membuat publik terlibat dalam arus. Selain sejumlah hastag yang muncul dalam media sosial Twitter dan beberapa game terkait RAPBD, sebuah website kini muncul untuk mengawal RAPBD DKI Jakarta yang bisa diakses publik. Situs web yang bernama kawalapbd.org ini adalah website yang memuat dua APBD masing-masing versi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan versi DPRD DKI Jakarta.

Adalah Pahlevi Auliya Nadjib orang dibalik situs tersebut. Lalu seperti apakah situs yang bisa menjadikan RAPBD ini semakin terang benderang di tengah maraknya dugaan penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh anggota dewan DPRD DKI Jakarta dalam RAPBD ini? Berikut ulasannya.

Artikel lain: Ganool.com, Alamat Terbaru Ganool Situs Download Film Gratisan

Data KawalAPBD.org

Data  yang ada pada situs KawalAPBD.org ini didapat langsung dari website Pemprov DKI. Awalnya data yang didapat dari pemprov DKI ini berupa file PDF. Dari file PDF tersebut, Nadjib mengambil teks-nya untuk kemudian diproses dan dimuat di website KawalAPBD.org.

Kawal APBD memang menyajikan seluruh usulan anggaran yang dibuat oleh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan membandingkannya antara versi DPRD dan Pemda. Selain anggraan UPS yang sedang ramai diperbincangkan, pengadaan buku Trilogi Ahok yang dianggarkan Rp 10 miliar pun bisa dilihat di website tersebut.

Antisipasi Anggaran Aneh

Seperti dinyatakan sebelumnya bahwa #website ini muncul dari ramainya perseteruan tentang RAPBD diantara kubu pemerintah dan kubu DPRD. Kubu pemerintah menyatakan bahwa RAPBD yang diterima dari DPRD dianggap aneh dan banyak keganjilan. Dengan nilai yang tidak wajar dan mengada-ada, kubu pemerintah pun tak mau menyetujui dan mengembalikan RAPBD ke pihak DPRD untuk dikoreksi lagi.

Alih-alih dikoreksi, pihak DPRD malah menuding pihak pemerintah tak mau bekerja cepat. Setelah publik mengetahui kekisruhan tentang RAPBD ini maka Nadjib pun ingin memfasilitasi pubik yang ingin mengetahui RAPBD yang sesungguhnya dengan website KawalAPBD.org ini.

Layanan Buat Netizen

Website KawalAPBD.org yang diperuntukkan bagi publik yang ingin mengetahui RAPBD sebenarnya ini disajikan cukup menarik oleh pengembangnya. Dengan website ini publik bisa turut berkontribusi memeriksa biaya anggaran yang ada pada RAPBD. Setelah menngetahui dan memeriksanya, publik bisa menyimpulkan sendiri apakah dana RAPBD itu memang wajar atau tidak wajar.

Selain melihat dan memeriksa, publik juga bisa memberikan komentar dari data-data RAPBD yang ada. Dengan metode crowdsourcing (urud daya) tentu menjadi efektif saat publik ikut berpastisipasi mengawal RAPBD Jakarta ini.

Sampai sejauh ini, di website Kawal RAPBD DKI Jakarta mendapat komentar terbanyak pada anggaran pengadaaan UPS (uninterruptible power supply) untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta yang dianggarkan hingga Rp 6 miliar.




Baca juga: Siaga Banjir, Aplikasi Pantau Banjir di Jakarta

Cara Memantau RAPBD

Lalu bagaimana publik bisa memantau RAPBD ini? Untuk menemukan beberapa anggran yang ada, publik bisa menelusurinya dari kolom pencarian yang tersedia di website. Dari sana kita bisa menelusuri kode dan nama SKPD, komisi di DPRD, kode dan nama kegiatan, serta jumlah anggaran.

Contoh, Anda mengetik “UPS” pada kolom pencarian nama kegiatan maka Anda akan menemukan kegiatan pengadaan UPS di APBD versi DPRD sebesar Rp 4,2 miliar hingga Rp6 miliar. Sementara untuk anggaran pengadaan UPS di APBD versi Pemprov DKI Jakarta tidak akan ditemukan, karena dicoret. Baca informasi mengenai harga jual ups apc.

Lalu jika Anda mengetik kata “Scanner3D” akan muncul program pengadaan dari DPRD dengan nilai Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar. Sedangkan untuk versi Pemprov DKI Jakarta tidak ditemukan program pengadaan alat pemindai tersebut, karena tidak disetujui.

Dan saat Anda mengetik kata “Buku Trilogi Ahok” maka akan muncul tiga progam pengadaan buku trilogi dengan anggaran masing-masing buku tersebut mencapai Rp 10 miliar. Sedangkan dalam keputusan pemprov DKI Jakarta, program ini sudah jauh-jauh hari dibantah dan ditolak. Diharapkan dengan adanya website Kawal RAPBD DKI Jakarta ini bisa mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan para pejabat, sehingga alokasi dana lebih tepat sasaran.



1 comment on this postSubmit yours
  1. Luar biasa.. sekarang penguasa tidak bisa main2 lagi…

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

© 2018 Maxmanroe.com - All Rights Reserved. Server by GoCloud