advertise-scroll to continue

5 Hal yang Perlu Dilakukan Pemerintah Guna Mendukung Perkembangan Bisnis Online di Indonesia

perkembangan bisnis online di Indonesia

Pemerintah Indonesia saat ini memang terlihat mulai aktif untuk mengatur dan menertibkan dunia #e-commerce tanah air. Segala rencana yang tercakup dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) e-commerce Indonesia ini menjadi bukti keseriusan negara mengurusi perdagangan elektronik.

Namun sayang masih ada beberapa pihak yang masih menyangsikan program yang akan disedang disusun pemerintah ini. Salah satu pihak yang meragukan rencana pemerintah itu adalah Deloitte. Menurut Deloitte, sebuah perusahaan jasa konsultan audit dan keuangan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional bisa naik dua persen jika UKM memaksimalkan akses maya. Namun sayangnya peran pemerintah sebagai regulator dalam menguatkan #bisnis online di Indonesia ini dinilai Deloitte tidak maksimal.

Lebih lanjut Deloitte merumuskan lima rekomendasi untuk pemerintah agar bisnis online atau dunia e-commerce di Indonesia ini semakin kuat. Berikut penjelasannya.

1. Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Akses Internet

Hal dan rekomentasi pertama yang diajukan Deloitte kepada pemerintah untuk memperkuat bisnis online adalah tentang kualitas dan cakupan akses #internet. Menurut penggagas penelitian dan Partner Deloitte, John O’Mahony menyatakan akses internet di Indonesia hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang.

Kecepatan aksesnya pun belum masih jauh dari kata mumpuni untuk sebuah pengoperasian bisnis online lanjutan (e-commerce). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika kualitas akses internet diperkuat lagi maka masyarakat Indonesia  akan jauh lebih mudah mengadopsi mekanisme bisnis online.

Artikel lain: 3 Isu Yang Harus Dihadapi Bisnis eCommerce Indonesia di Tahun 2015

2. Membantu UKM Offline Untuk Beralih ke Online

Seperti disebutkan pada alinea pembuka di atas bahwa UKM sangat berpengaruh kuat dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional asal mereka mau juga mengakses dunia maya. Sayangnya pemerintah saat ini dianggap kurang bisa membuat UKM untuk memaksimalkan dunia maya. Selama ini instansi-instansi pemerintahan memang telah menelurkan beberapa program yang mendukung bisnis online.

Namun, sayangnya berdasarkan hasil survei dan wawancara, masih banyak pihak yang merasa ada aturan-aturan yang tumpang tindih. Untuk itulah koordinasi antar-instansi pemerintahan diharapkan bisa berjalan beriringan, sehingga para pelaku UKM yang masih berbasis offline lebih termotivasi dan termudahkan untuk beralih ke online.

3. Memperluas Sistem Pembayaran Elektronik

Sebuah bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce) pasti akan lebih banyak melibatkan pembayaran secara elektronik pula. Namun sayangnya, menurut beberapa laporan, platform pembayaran elektronik di Indonesia masih kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas.

Dari sinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat keamanan dan akses ke mekanisme pembayaran secara elektonik tersebut agar kepercayaan masyarakat pada jenis pembayaran ini meningkat. Ketika masyarakat sudah bisa lebih paham dengan sistemnya dan merasakan kenyamanannya, maka selanjutnya pembayaran elektronik bisa membumi hingga ke akar rumput.

4. Memperluas Akses Investasi

Masih banyak beberapa startup bisnis online di Indonesia yang masih membutuhkan dukungan dari para investor baik lokal maupun asing.

Namun sayangnya di Indonesia prosedur #investasi untuk bisnis online ini sangat rumit dan membingungkan sehingga pada akhirnya menghambat potensi pertumbuhan bisnis. Dari sini peran dan aksi pemerintah sangat diharapkan untuk bisa mengeluarkan regulasi yang lebih ramah bagi investor yang ingin berinvestasi pada bisnis online di Indoensia.

Baca juga: Inilah 4 Saran idEA Untuk Pemerintah Terkait RPP E-commerce

5. Memperluas Layanan Pemerintah Secara Elektronik

Terakhir, hal dan rekomendasi dari Deloitte untuk pemerintah Indoensia dalam memperkuat bisnis online adalah dengan memperluas layanan pemerintah secara elektronik. Pemerintah memang memegang peran yang sentral untuk mengimplementasikan #teknologi digital agar menjadi sebuah kebiasaan yang harus selalu digunakan. Saat pemerintah sudah sadar dan selalu menggunakan perangkat teknologi digital ini maka masyarakat luas akan lebih gampang percaya dan beranjak ke transaksi online.

Dukungan pada perangkat teknologi digital ini pun harus menjadi fokus pemerintah. Terkait hal ini, salah satu fokus yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah saat ini adalah implementasi dan perluasan jaringan 4G di Indonesia.

Dari sisi perangkatnya sendiri pemerintah juga dianjurkan memotivasi pertumbuhan vendor lokal dengan menetapkan aturan tentang TKDN 30 persen bagi vendor asing pada 2017. Sedangkan dari sisi regulasi pengembangan bisnis online, pemerintah juga diharapkan menyiapkan peta arah e-commerce yang lebih baik dan lebih bijak.

Asep Irwan

Asep Irwan adalah content writer di Maxmanroe.com. Memiliki minat besar di dunia kepenulisan, blogging, dan media online.

1 thought on “5 Hal yang Perlu Dilakukan Pemerintah Guna Mendukung Perkembangan Bisnis Online di Indonesia”

  1. Saya sangat setuju sekali. Minimal bisnis online bisa berkembang terus walaupun ekonomi Indonesia sedang melemah.

    Reply

Leave a Comment