3 Isu Yang Harus Dihadapi Bisnis eCommerce Indonesia di Tahun 2015

Bisnis-eCommerce

Angka fantastis mengenai bisnis #eCommerce didapat dari laporan Lifting the Barrier to eCommerce in ASEAN yang diterbitkan oleh A.T Kearney. Berdasarkan laporan tersebut, pertumbuhan perdagangan eletronik (eCommerce) di Indonesia diprediksi akan mencapai nilai $25-30 miliar (Rp 320,8-385 triliun) untuk beberapa tahun ke depan. Ini tentu sebuah bilangan angka yang tak bisa dianggap remeh untuk sebuah bisnis.

Meski memiliki potensi dan peluang yang sangat menjanjikan, bisnis eCommerce di Indonesia ternyata masih menyimpan segudang masalah dan tantangan seperti tingkat kepercayaan masyarakat yang masih belum baik, masalah pengiriman, jaminan serta yang terbaru yaitu kabar akan ditetapkannya pajak bagi para pelaku bisnis eCommerce.

Dari segala potensi dan masalah yang ada inilah kemudian banyak pelaku bisnis online ini membuat semacam julukan bahwa eCommerce di Indonesia adalah pasar yang unik. Tetapi justru karena keunikan inilah kemudian banyak orang yang tertarik menjalankan dan berivestasi pada usaha eCommerce ini. Di Tahun 2015, pelaku bisnis eCommerce juga harus bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan dari beberapa isu yang bermunculan. Selain terkait tentang pasar bebas Asia Tenggara dalam wujud MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), pebisnis online tanah air juga perlu bersiap dengan beberapa hal yang akan diputuskan oleh pemerintah terkait bisnis ini.

Lalu apa saja isu-isu dan permasalahan yang  sedang berkembang yang harus siap dihadapi oleh para pelaku industri eCommerce di Indonesia? Berikut ulasannya.

Artikel lain: Mencermati Seluk Beluk Metode Pembayaran Bisnis eCommerce Di Indonesia

1. Sistem Pembayaran Yang Belum Terintegrasi Online

Isu dan permasalahan pertama yang akan menjadi tantangan bagi para pelaku bisnis eCommerce adalah terkait pembayaran. Ya, bertumbuhnya bisnis eCommerce yang tidak didukung dengan sistem pembayaran yang modern (online), tentu akan memunculkan sesuatu yang tumpang atau anomali (janggal).




Masih besarnya tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap bisnis berbasis elektronik ini membuat publik lebih memilih transaksi tunai (cash on delivery) ketimbang transaksi digital. Meskipun kasus fraud (penipuan) di dunia online sudah mulai menurun, namun entah kenapa mereka enggan bertransaksi menggunakan e-payment yang lumrah digunakan pada saat belanja online.

Dengan situasi yang demikian maka hal ini sebenarnya telah mendatangkan sebuah tantangan serius yang harus segera diatasi bersama. Keterlibatan pemerintah dengan kebijakan dan regulasinya serta wujud usaha, strategi dan langkah mengedukasi pasar oleh para pelakunya, maka dengan perlahan permasalahan ini bisa diatasi.

Artikel terkait: Mengenal Apa Itu E-Payment dan Bagaimana Konsep Pembayaran Elektronik

2. Logistik atau Pengiriman Barang Yang Masih Belum Efektif

Permasalahan kedua yang muncul sebagai isu yang dominan ditahun 2015 adalah tentang efisiensi dan efektivitas logistik (pengiriman barang). Isu ini cukup sentral mendapat perhatian karena banyaknya kasus dimana publik yang merasa enggan berbelanja secara online karena masalah pengiriman barang ini. Beberapa hal seperti keterlambatan pengiriman, barang yang salah alamat dan lainnya ini tentu menjadi cambukan bagi industri e-commerce yang ada.

Terkait dengan permasalahan tersebut, langkah-langkah konkrit seperti peningkatan infrastruktur transportasi dan kualitas layanan logistik merupakan hal yang harus segera dibenahi. Beberapa konsep baru seperti perintisan in-house delivery, pembanguna  psat distribusi di daerah atau penerapan metode Online to Offline (O2O) adalah beberapa alternatif solusi yang juga bisa dijalankan untuk mengatasi permasalahan ini.




Baca juga: Kuat Di Logistik, PT Pos Indonesia Akan Segera Merambah Ke E-Commerce

3. Regulasi dan Kebijakan Yang Masih Simpang Siur

Terkahir, isu yang menjadi problematika di dunia e-commerce adalah terkait kebijakan dan regulasi dari pemerintah. Meski belum seratus persen fix (tetap), namun beberapa wacana yang berkembang membuat para pelaku usaha online ini ketar-ketir. Bagaimana tidak rumor regulasi seperti penetapan pajak yang simpang siur antara konsep pajak baru dan tidak saja telah membuat para pemain e-commerce was-was. Belum lagi tentang rencana regulasi lain seperti sertifikasi, perlakuan terhadap investor serta masih ditetapkannya e-commerce Indonesia sebagai DNI (Daftar Negatif Investasi) dan lain-lain menjadikan usaha ini menjadi penuh resiko yang besar.

Tentu saja para pelaku e-commerce tidak diam dengan berbagai rencana penataan dan pengaturan bisnis e-commerce oleh pemerintah. Mereka dengan beberapa asosiasi e-commerce yang ada terus berusaha membuat dan mempengaruhi pemerintah agar kebijakan dan peraturan yang ditetapkan nantinya menguntungkan dan tidak membebani para pelaku e-commerce tanah air.



Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

© 2018 Maxmanroe.com - All Rights Reserved. Server by GoCloud